Hendri Kampai: Di Indonesia, Rakyat Lebih Percaya Cuwitan Netizen daripada Omongan Pejabat?

PEMERINTAHAN - Dalam realitas sosial yang terus berubah di Indonesia, kepercayaan publik terhadap institusi formal seperti pemerintah dan pejabat negara mengalami tantangan besar. Di sisi lain, cuwitan netizen di media sosial semakin dianggap sebagai sumber informasi utama, bahkan lebih dipercaya oleh sebagian besar masyarakat. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan dinamika sosial-politik, tetapi juga memperlihatkan pergeseran fundamental dalam cara masyarakat memperoleh dan memproses informasi.

Erosi Kepercayaan terhadap Pejabat
Kepercayaan adalah dasar hubungan antara rakyat dan pemerintah. Namun, kasus-kasus korupsi, janji politik yang tidak terealisasi, serta komunikasi yang kurang transparan telah menciptakan jurang yang semakin lebar antara pejabat dan masyarakat. Ketika rakyat merasa bahwa informasi yang disampaikan pejabat sarat dengan kepentingan politik, kredibilitas pejabat pun menurun drastis. Kata-kata mereka sering dianggap sebagai "retorika kosong" yang jauh dari kenyataan hidup masyarakat.

Baca juga: Diskominfo Provinsi Jambi Adakan FGD Satu Data Indonesia Untuk Wujudkan Tata Kelola Akurat

Media Sosial: Arena Baru Kepercayaan
Media sosial, terutama platform seperti Tik Tok, Youtube, Twitter, Facebook dan Instagram, telah menjadi panggung alternatif bagi rakyat untuk mencari, berbagi, dan memvalidasi informasi. Netizen yang aktif di media sosial sering dianggap lebih jujur dan otentik. Mengapa demikian? Karena mereka berbicara langsung dari pengalaman atau opini pribadi tanpa melalui "filter" institusi formal. Di dunia digital ini, opini netizen dianggap lebih relevan, karena mewakili suara rakyat biasa yang sering kali tidak terdengar di ruang-ruang formal.

Sebagai contoh, ketika terjadi peristiwa besar seperti bencana alam atau kebijakan kontroversial, cuwitan dari warga lokal yang berada di lapangan sering menjadi referensi utama masyarakat dibandingkan pernyataan resmi pemerintah. Cuwitan tersebut dianggap lebih cepat, tepat, dan apa adanya.

Baca juga: Impian Terwujud, Wako Rida Ananda Serahkan SK 115 P3K Tenaga Kesehatan dan 1 Guru, Serta SK Fungsional 59 Guru PNS

Peran Netizen sebagai Pemimpin Opini
Dalam konteks ini, netizen yang memiliki banyak pengikut sering kali memainkan peran layaknya "pemimpin opini". Mereka adalah tokoh-tokoh yang pandangannya dianggap mewakili aspirasi rakyat. Hal ini menciptakan fenomena baru di mana "influencer" digital menjadi lebih berpengaruh daripada pejabat publik. Narasi yang mereka bangun melalui cuitan sering kali membentuk opini publik secara masif.

Namun, ada sisi gelap dari fenomena ini. Tidak semua informasi yang disampaikan oleh netizen dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hoaks dan disinformasi juga menyebar dengan mudah melalui media sosial, menciptakan tantangan baru dalam mencari sumber informasi yang benar.

Baca juga: Bupati Way Kanan Sampaikan Raperda Tentang APBD Tahun Anggaran 2022

Mengapa Cuitan Lebih Dipercaya?
Ada beberapa alasan mengapa rakyat lebih percaya cuwitan netizen:

1. Kecepatan Informasi: Informasi di media sosial menyebar dengan sangat cepat, sering kali mendahului pernyataan resmi.

Baca juga: Gubernur Al Haris Hadiri Pengucapan Sumpah Jambi Anggota DPRD Jambi PAW

2.Gaya Komunikasi yang Relatable: Cuwitan netizen sering kali menggunakan bahasa sehari-hari yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat.

3. Rasa Kebersamaan: Ada kesan bahwa netizen adalah "orang biasa" yang sama-sama berjuang dalam kondisi sosial-ekonomi yang serupa.

Baca juga: Bupati Asahan Buka Bimtek Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

Bagaimana Pejabat Bisa Memperbaiki Kepercayaan Publik?
Untuk memenangkan kembali hati rakyat, pejabat publik harus:

1. Memperbaiki Transparansi: Menyampaikan informasi secara jelas dan terbuka tanpa bias politik.

2. Meningkatkan Interaksi di Media Sosial: Pejabat harus lebih aktif di media sosial dengan membangun komunikasi dua arah yang autentik.

3. Membuktikan dengan Tindakan Nyata: Kata-kata akan memiliki makna jika didukung oleh aksi nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Fenomena ini menunjukkan bahwa di era digital, kepercayaan publik tidak lagi sepenuhnya berada di tangan pejabat formal. Media sosial telah menciptakan demokrasi informasi, di mana siapa pun bisa menjadi sumber kebenaran. Namun, masyarakat juga perlu lebih kritis dalam memilah informasi agar tidak terjebak dalam arus hoaks. Pada akhirnya, baik pejabat maupun netizen memiliki tanggung jawab bersama untuk membangun ekosistem informasi yang sehat di Indonesia.

Baca juga: Wagub Sani Apresiasi Penguatan Pembangunan Zona Integritas WBK dan WBBM Kanwil Kemenkumham Jambi

Jakarta, 21 Januari 2025
Hendri Kampai
Ketua Umum Jurnalis Nasional Indonesia/JNI/Akademisi