Updates.
BIDIK KASUS - Ada satu pertanyaan yang muncul di benak banyak orang saat menyimak putusan kasus korupsi Harvey Moeis, Apakah logika hukum di negeri ini sudah terbalik? Sebuah argumen yang dilontarkan oleh hakim membuat alis kita terangkat tinggi—bahwa Harvey Moeis hanya dihukum 6, 5 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar karena, katanya, ia berkelakuan baik dan bertanggung jawab kepada keluarganya. Sebuah pembelaan yang terdengar lebih seperti drama sinetron ketimbang putusan pengadilan.
Mari kita telaah. Harvey Moeis terbukti merugikan negara Rp 300 triliun—angka yang cukup untuk membangun ribuan sekolah, memperbaiki ratusan rumah sakit, atau mendanai beasiswa jutaan anak-anak Indonesia. Namun, alih-alih mendapati hukuman setimpal, ia justru diberi penghargaan berbentuk hukuman ringan atas perilaku "terpuji" sebagai seorang suami dan ayah.
Namun logika ini, jujur saja, sulit diterima akal sehat. Kalau Harvey dianggap bertanggung jawab kepada keluarganya, lalu dari mana sumber uang yang dipakai untuk menghidupi mereka? Jawabannya sederhana, dari hasil korupsi. Jadi, apakah ini artinya korupsi demi keluarga adalah pembenaran? Jika iya, haruskah kita mulai mengajari anak-anak kita untuk melakukan hal yang sama, agar kelak mereka juga bisa mendapatkan "potongan hukuman"?
Belum lagi soal "berkelakuan baik." Definisi ini tentu jadi bahan tertawaan publik. Berkelakuan baik di mana? Dalam kamar hotel mewah dengan botol sampanye bernilai ratusan juta rupiah? Di pesta-pesta eksklusif dengan para sosialita? Bagaimana mungkin tindakan yang merugikan masa depan bangsa ini dianggap tidak relevan dengan kelakuannya di ruang pengadilan?
Yang lebih ironis adalah standar ganda yang begitu mencolok. Seorang rakyat biasa yang mencuri sandal karena kelaparan bisa divonis lima tahun penjara tanpa ampun. Tetapi koruptor seperti Harvey, yang menguras uang negara hingga ratusan triliun rupiah, mendapat simpati hanya karena ia bersikap manis selama persidangan. Apakah ini cara pengadilan mengajari kita bahwa kejahatan kecil adalah dosa besar, sementara kejahatan besar adalah "kelalaian manusiawi"?
Mungkin kita perlu bertanya pada para hakim yang memutuskan perkara ini: jika keluarga Harvey bisa dijadikan alasan meringankan hukuman, bagaimana dengan keluarga ribuan anak miskin yang kehilangan kesempatan sekolah karena anggaran pendidikan mereka digerogoti oleh korupsi? Bagaimana dengan ibu-ibu yang kehilangan akses ke layanan kesehatan karena dana APBN menguap ke vila-vila dan jet pribadi? Apakah mereka juga tidak layak mendapat belas kasihan?
Akhirnya, putusan seperti ini bukan hanya mencederai rasa keadilan masyarakat, tetapi juga menginjak-injak harapan kita pada hukum sebagai penjaga moral bangsa. Sebab di balik alasan-alasan yang "menggelitik" ini, ada pesan yang lebih dalam, bahwa keadilan di negeri ini adalah barang mewah yang hanya bisa dibeli oleh mereka yang punya kuasa dan uang.
Jadi, mari kita tepuk tangan untuk Harvey Moeis dan para hakim yang telah mengajarkan kita satu pelajaran berharga: logika hukum bisa saja terbalik, selama Anda punya cukup uang untuk membayarnya.
Jakarta, 29 Desember 2024
Hendri Kampai
Ketua Umum Jurnalis Nasional Indonesia/JNI/Akademisi
Soni Yoner 
Edi Purwanto 
Syafruddin Adi 
JIS Sumbar 
Syamsir, HR 
