Ketua MA RI Tegaskan Larangan Jamuan dalam Kunjungan Kerja, Akan Ada Sanksi Tegas Bagi yang Melanggar

JAKARTA  – Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., menegaskan komitmennya untuk menciptakan budaya kerja yang lebih efisien dan bebas dari beban tambahan bagi satuan kerja peradilan. Dalam acara Penganugerahan Abhinaya Upangga Wisesa, beliau secara tegas menyampaikan bahwa tidak boleh ada lagi acara jamuan yang diadakan dalam rangka menyambut kunjungan kerja pimpinan MA, baik kunjungan dari Mahkamah Agung maupun pengadilan tingkat banding.

“Sudah tidak ada lagi ruang untuk acara jamuan dalam kunjungan kerja, karena hal itu hanya menambah beban bagi satuan kerja yang dikunjungi, ” ujar Ketua MA dalam pidatonya, Kamis (05/12/2024). Beliau menekankan bahwa kunjungan kerja harus berfokus pada tujuan utama, yakni menjalankan tugas dan tanggung jawab tanpa membebani anggaran atau sumber daya dari pihak yang menerima kunjungan.

Baca juga: Danrem 162/WB Pimpin Sertijab Danyonif 742/SWY, Tour Of Duty dan Tour Of Area Sistem Pembinaan Organisasi

Ketua MA juga mengingatkan seluruh aparatur peradilan bahwa larangan ini bukan hanya bersifat imbauan, tetapi akan disertai sanksi tegas bagi yang melanggarnya. “Apabila masih ditemukan kegiatan jamuan dalam kunjungan kerja, maka kami akan memberikan demosi kepada pimpinan atau aparatur peradilan yang bertanggung jawab, ” tegasnya.

Kebijakan ini mencerminkan upaya Mahkamah Agung untuk menciptakan tata kelola yang lebih profesional dan akuntabel di lingkungan peradilan. Dengan menghapuskan tradisi jamuan dalam kunjungan kerja, diharapkan anggaran negara dapat digunakan secara lebih efektif dan efisien, tanpa ada pemborosan yang tidak diperlukan.

Baca juga: Kembangkan Industri Olahraga, Panglima TNI Gelar Piala Pacuan Kuda Kali Pertama

Langkah tegas ini mendapat perhatian luas dari kalangan aparatur peradilan. Beberapa di antaranya menyambut baik kebijakan ini sebagai upaya reformasi birokrasi yang nyata. Namun, tantangan implementasi kebijakan di tingkat daerah akan menjadi ujian tersendiri, mengingat beberapa pengadilan tingkat banding masih memiliki tradisi lokal yang erat kaitannya dengan acara penyambutan.

Dengan adanya sanksi demosi yang diterapkan, Ketua MA berharap seluruh aparatur peradilan dapat mematuhi kebijakan ini dan mendukung terciptanya lingkungan kerja yang lebih bersih dan produktif.

Baca juga: Walikota Payakumbuh Apresiasi Upaya Jasa Raharja dan Kepolisian Dalam Menurunkan Angka Laka Lantas

Melalui langkah ini, Mahkamah Agung kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung reformasi peradilan dan memberikan contoh kepemimpinan yang berintegritas. (HK)