Tony Rosyid: Negara Dharurat Oligarki

POLITIK - Uang mengendalikan segalanya. Dengan uang aturan dibuat, hukum ditundukkan, kebijakan diarahkan dan dengan uang pula karir pegawai dan posisi pejabat ditentukan.

Siapa yang punya uang? Oligarki ! Siapa oligarki? Kelompok kecil orang yang mengendalikan negeri ini. Dengan uangnya, mereka rampok negeri ini melalui kebijakan para penguasa.

Baca juga: Prabowo Temui SBY, Koalisi Anies Solid

Ketum partai hingga presiden tunduk karena berhutang logistik kepada mereka. Saat konggres, partai pakai uang mereka. Saat pemilu, semua kepala daerah hingga presiden di-ijon oleh mereka. Tidak sedikit kepala daerah yang melawan mereka, tak lama kemudian ditangkap KPK. Minimal jadi tersangka kejaksaan dan kepolisian. Emang lembaga hukum ini milik siapa? Cukup ! Jangan bertanya lagi.

Ongkos sekolah mahal. Proses karir butuh biaya tinggi. Siapa yang bisa bantu para abdi negara kalau bukan oligarki. Mereka yang punya uang. Mereka butuh pengamanan. Mereka butuh bisnisnya bertahan dan berkembang.

Baca juga: KPU Rakor Penyampaian Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bacaleg Anggota DPD Dan DPRD Provinsi Lampung Pemilu 2024

Pemilik uang berkuasa. Hampir semua yang berada di struktur kekuasaan tunduk, atau minimal berkolaborasi dengan mereka. Lihat isi undang-undang dan berbagai peraturan di bawahnya. Ada banyak kepentingan mereka yang diprioritaskan. 

Kasus pulau reklamasi Jakarta, Rempang Batam dan terkini, PIK 2 Banten. Untuk kepentingan siapa? Siapa di belakang proyek-proyek raksasa yang dikawal oleh kebijakan negara ini? Anda sudah pasti tahu. Ini hanya beberapa bukti betapa oligarki bisa mengendalikan kekuasaan. 

Baca juga: Indonesia Pasti Maju dengan Anies Presiden 2024-2029

Tiga proyek besar ini lahir di era Jokowi. Reklamasi Jakarta dimulai saat Jokowi gubernur DKI. Rempang juga muncul di era Jokowi. PIK 2 dijadikan PSN (Proyek Strategis Nasional) oleh Jokowi. Apakah Jokowi dikendalikan oligarki? Cukup ! Jangan bertanya lagi.

Jokowi sudah tidak jadi presiden lagi. Kekuasaannya akan berangsur melemah. Ketika semua pejabat era Jokowi diganti oleh Prabowo. Mulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, BIN, dll, kekuasaan Jokowi akan melemah. 

Baca juga: Tony Rosyid: PKB Masuk Koalisi KPP?

Berarti, kekuatan Jokowi bergantung Prabowo? YES ! Lawan Jokowi akan otomatis menjadi musuh Prabowo jika Prabowo terus memberikan ruang bagi Jokowi untuk intervensi terhadap setiap kebijakannya.

Beberapa bulan ini, santer kabar oligarki rajin ke istana Solo. Silahkan pantau, siapa saja yang ke Solo dan urusan proyek apa.

Baca juga: KPU Kota Kediri Tetapkan DPT untuk Pemilu 2024

Apakah ini pertanda bahwa oligarki tidak mampu menembus pintu gerbang istana Prabowo? Mereka harus datang ke Jokowi agar berbisik kepada Prabowo: "tolong bukain pintu istana dong...".

Bagaimana dengan Gibran? Tidakkah ia adalah wakil presiden. Sebesar apa kekuatan politik dan pengaruh kekuasaan Gibran? 

Teringat nasib para wakil-wakil presiden sebelumnya. Ada Jusuf Kalla dan Kiai Ma'ruf Amin. Jabatan tanpa peran. Apa bedanya Gibran dengan Jusuf Kalla dan Kiai Ma'ruf Amin? Wakil presiden tidak punya hak tanda tangan. Tidak punya otoritas untuk membuat kebijakan. Kecuali presiden "tutup usia" di pertengahan jalan.

Nasib Jokowi ada di tangan Prabowo. Kuat dan melemahnya Jokowi akan berpengaruh pada nasib oligarki. Khususnya oligarki dalam perspektif publik, yaitu para pemilik uang yang sesuka hati kendalikan negara. 

Apakah Prabowo akan terus akomodir Jokowi dan memberi ruang buat para oligarki untuk terus kendalikan negeri?

Baca juga: Hadiri Pelantikan PAW Anggota DPRD, Wakil Bupati Samosir: Perjuangkan Aspirasi Rakyat

Surabaya, 19 Januari 2025

Tony Rosyid*
Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa